Undang-Undang Perpajakan Yang Mengatur Pajak Penghasilan Adalah?

Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur tentang pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenakan pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak ini disebut juga sebagai wajib pajak.
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Jakarta – Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap WP OP maupun Badan atas penghasilan yang diterima selama satu tahun pajak.

Apa yang dimaksud dengan undang undang Pajak Penghasilan?

Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur tentang pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenakan pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak ini disebut juga sebagai wajib pajak.

Apa saja undang-undang yang mengatur tentang Pajak?

Dari berbagai jenis undang-undang yang mengatur tentang pajak yang ada di Indonesia, UUD 1945 Pasal 23A merupakan induk sumber hukum dari semua undang-undang yang ada. UUD 1945 Pasal 23 berisi tentang aturan dalam hal keuangan negara yang meliputi penyusunan anggaran belanja, mata uang negara, dan peraturan tentang perpajakan.

Apa yang dimaksud dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan?

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan merupakan undang-undang pertama yang dibuat tentang pajak penghasilan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Apa perkembangan undang-undang Pajak Penghasilan di Indonesia?

Berikut ini perkembangan Undang-Undang pajak penghasilan di Indonesia: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan merupakan undang-undang pertama yang dibuat tentang pajak penghasilan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

See also:  Pt Nichias Rockwool Indonesia Produksi Apa?

UU No 36 tahun 2008 Tentang apa?

UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan diatur dalam undang-undang nomor berapa?

Perubahan Keempat atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Apa isi undang-undang Nomor 7 tahun 1991?

Penjelasan Umum UU 7 tahun 1991

Bahwa dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan telah diatur mengenai pengenaan Pajak Penghasilan, yang pada dasarnya menyangkut subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak dan cara menghitung jumlah pajak yang terhutang.

Apa yang dimaksud pajak penghasilan berdasarkan Pasal 21 UU No 36 tahun 2008?

Pasal 21 Pajak Penghasilan (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008) PPh 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang wajib dilakukan oleh: A.

Bagaimanakah tarif pajak penghasilan berdasarkan UU Perpajakan No 36 tahun 2008?

Pajak Penghasilan dihitung berdasarkan besarnya PKP dikalikan besarnya Tarif Pajak berdasarkan Pasal 17 UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPh. PPh Terutang: 5% x Rp50.000.000 = Rp2.500.000. 15% x 200.000.000 = Rp30.000.000.

Berapa tarif pasal 17 ayat 1 UU tahun 2008?

Pasal 17 Ayat 1 UU PPh yaitu Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap adalah sebesar 28%.

Apa yang diatur dalam UU No 7 Tahun 1983?

– Dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, telah diatur mengenai kewajiban perpajakan sehubungan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh Subyek Pajak perseorangan maupun badan guna mewujudkan semangat kegotong-royongan nasional dalam pembiayaan Negara dan pelaksanaan pembangunan

See also:  Berikut Ini Yang Termasuk Bentuk-Bentuk Dari Bumn Adalah?

Apa saja bentuk badan hukum Bank Perkreditan Rakyat yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992?

Bentuk hukum suatu BPR dapat berupa salah satu dari: Perusahaan Daerah; Koperasi; Perseroan Terbatas.

Pada UU No Tahun berapakah yang mengatur tentang perbankan?

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN.

Pasal 21 membahas tentang apa?

PPh pasal 21 adalah Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan.

Mengapa disebut PPh pasal 21?

Nah, pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak Dalam Negeri, inilah yang disebut dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 atau biasa disebut dengan PPh

Objek PPh dalam UU PPh Nomor 36 tahun 2009 adalah penghasilan apa yang dimaksud dengan penghasilan menurut UU tersebut?

Mengacu pada UU PPh No. 36/2008, objek Pajak Penghasilan didefinisikan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak bersangkutan.

Siapa yang dikenakan PPh 21?

Apa Itu PPh 21 dan Siapa Saja yang Wajib Membayarnya?

  • Pegawai tetap.
  • Penerima uang pesangon, pensiun, atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
  • Bukan pegawai atau mereka yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa.
  • PPh dikenakan kepada siapa saja?

    PPh yang dikenakan pada wajib pajak orang pribadi, yang terbagi atas pegawai serta bukan pegawai maupun pengusaha. PPh yang dibebankan atas penghasilan wajib pajak badan atau perusahaan, hingga objek yang dikenakan PPh itu sendiri.

    See also:  Beberapa Contoh Perusahaan Yang Termasuk Bumn Yaitu?

    Apa saja yang termasuk dalam objek pajak penghasilan?

    Objek Pajak Penghasilan

  • Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap. Penghasilan milik pegawai ini terdiri dari penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur seperti gaji, upah lembur, tunjangan, bonus.
  • Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima dana pensiun.
  • Penghasilan berupa uang pesangon.
  • Leave a Reply

    Your email address will not be published.

    Adblock
    detector