Tuliskan Dasar Hukum Yang Mengatur Pajak Penghasilan?

Dasar hukum untuk pajak penghasilan adalah Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1983. Kemudian mengalami perubahan berturut-turut, dari mulai UU Nomor 7 & Tahun 1991, UU Nomor 10 & Tahun 1994, UU Nomor 17 & Tahun 2000, serta terakhir UU Nomor 36 & Tahun 2008.

Apa itu hukum pajak?

Hukum pajak adalah sekumpulan peraturan yang mengatur hak dan kewajiban serta hubungan antara wajib pajak dan pemerintah selaku pemungut pajak. Namun, tafsir mengenai apa itu hukum pajak sebenarnya beragam. Setidaknya, terdapat enam ahli yang pernah mengungkapkan pendapatnya mengenai hukum pajak, yakni:

Apa itu pajak penghasilan?

Pajak penghasilan atau PPh adalah suatu istilah dalam sistem perpajakan di Indonesia yang terkait dengan prosedur dan cara pemajakan atas penghasilan wajib pajak orang pribadi dan juga wajib pajak badan.

Apa saja undang-undang yang mengatur tentang Penagihan Pajak?

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Penghasilan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Penjualan atas Barang Mewah. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Apa saja dasar hukum yang mengatur perpajakan di Indonesia?

Untuk lebih jelasnya lagi, berikut ini berbagai dasar hukum yang mengatur perpajakan di Indonesia. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diatur dalam UU No. 6/1983 dan diperbarui oleh UU No. 16/2000. Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) yang diatur dalam UU No. 7/1983 dan diperbarui oleh UU No. 17/2000.

Apa dasar hukum PPh pasal 21?

Adapun landasan hukum atas PPh 21 yang dibahas di depan mengacu pada beragam peraturan yang mengatur ketentuan-ketentuan pemotongan PPh 21, sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 hingga Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Peraturan Menteri Keuangan No. 252/PMK.

See also:  How To Put Certificate On Cv?

Peraturan hukum apa saja yang mengatur tentang pajak?

Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berlaku sejak 1 Januari 1984 adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 ini dilandasi falsafah Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945,

Dalam UU No 36 tahun 2008 itu mengatur tentang apa?

UU No 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima selama satu tahun. Ketentuan mengenai PPh pertama kali diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1983.

Apa dasar hukum dari pajak penghasilan?

Dasar hukum PPh saat ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan atau yang bisa disingkat menjadi UU 7/1983. Dalam perkembangannya, UU 7/1983 mengalami empat kali perubahan dan disempurnakan dengan dua undang-undang lainnya, yakni UU Cipta Kerja dan UU HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan).

Apa saja dasar pengenaan dan pemotongan PPh pasal 26?

Sesuai dengan UU 36 Tahun 2008 (Pasal 21), dan PER 16 tahun 2016 (Pasal 9), terdapat 4 (empat) poin sebagai dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21, dan untuk PPh Pasal 26 dasar pengenaan dan pemotongannya adalah jumlah penghasilan bruto.

Pajak penghasilan ada berapa?

Ada 5 jenis pajak PPh yang berlaku di Indonesia yang dibagi berdasarkan sumber pendapatannya yaitu PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, dan PPh Pasal 29.

Apa dasar hukum pajak negara dan pajak daerah?

Dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah undang-undang no.18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang no. 34 tahun 2000.

See also:  Pt Sinar Alum Sarana Bergerak Dibidang Apa?

Berapa tarif pasal 17 ayat 1 UU tahun 2008?

Pasal 17 Ayat 1 UU PPh yaitu Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap adalah sebesar 28%.

Berapa tarif pajak penghasilan berdasarkan undang-undang Nomor 36 tahun 2008?

Pajak Penghasilan dihitung berdasarkan besarnya PKP dikalikan besarnya Tarif Pajak berdasarkan Pasal 17 UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPh. PPh Terutang: 5% x Rp50.000.000 = Rp2.500.000. 15% x 200.000.000 = Rp30.000.000.

Pasal 17 tentang apa?

PPh pasal 17 merupakan pasal yang secara terperinci mengatur tarif pajak yang dibebankan kepada wajib pajak, baik wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan, atas penghasilan kena pajak.

Apa isi UU No 7 tahun 1983?

– Dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, telah diatur mengenai kewajiban perpajakan sehubungan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh Subyek Pajak perseorangan maupun badan guna mewujudkan semangat kegotong-royongan nasional dalam pembiayaan Negara dan pelaksanaan pembangunan

Apa isi undang-undang Nomor 7 tahun 1991?

Penjelasan Umum UU 7 tahun 1991

Bahwa dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan telah diatur mengenai pengenaan Pajak Penghasilan, yang pada dasarnya menyangkut subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak dan cara menghitung jumlah pajak yang terhutang.

Apa yang dimaksud dengan pajak penghasilan?

PPh atau pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan yang lainnya.

Jelaskan apa yang menjadi dasar perhitungan PPh pasal 22?

Menurut hukum Indonesia, Nomor 36 tahun 2008, Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap Wajib Pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang.

See also:  Pt Trakindo Bergerak Dibidang Apa?

Siapa saja yang dikenakan PPh pasal 21?

Apa Itu PPh 21 dan Siapa Saja yang Wajib Membayarnya?

  • Pegawai tetap.
  • Penerima uang pesangon, pensiun, atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
  • Bukan pegawai atau mereka yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa.
  • PPh 21 dibebankan kepada siapa?

    Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah diberikan kepada pekerja yang bekerja pada pemberi kerja yang berusaha pada kategori usaha tertentu, dengan jumlah penghasilan bruto di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak dan tidak lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dalam satu bulan.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.

    Adblock
    detector