Putusan Pengadilan Pajak Yang Sah Dan Mempunyai Kekuatan Hukum Adalah?

Sumber: Menurut encyclopedia britannica, Putusan Pengadilan Pajak yang sah dan mempunyai kekuatan hukum adalah? jawabanya adalah putusan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka atau umum.

Apa yang dimaksud dengan putusan pengadilan pajak?

Mengenai materi putusan Pengadilan Pajak telah diatur dalam Pasal 77 hingga Pasal 84 Undang-Undang No. 14/2002 tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak). Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berapa lama putusan Pengadilan Pajak harus dilaksanakan?

Putusan Pengadilan Pajak tersebut harus dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal diterima putusan. Pejabat yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan Pajak dalam jangka waktu tersebut dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan kepegawaian yang berlaku.* Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana.

Mengapa putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial?

Oleh karena putusan itu menetapkan dengan tegas hak atau hukumnya untuk kemudian direalisasikan, putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang telah ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat Negara.

Apa saja kekuatan putusan pada?

Putusan pada mempunyai 3 macam kekuatan, yaitu: kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial atau kekuatan untuk dilaksanakan. 1. Kekuatan Mengikat Putusan hakim mempunyai kekuatan mengikat maksudnya ialah mengikat kedua belah pihak (Pasal 1917 BW).

Putusan Pengadilan Pajak dapat berupa apa saja?

Pasal 80 (1) Putusan Pengadilan Pajak dapat berupa: a. menolak; b. mengabulkan sebagian atau seluruhnya; c. menambah Pajak yang harus dibayar; d. tidak dapat diterima; e. membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung; dan/atau Page 16 f. membatalkan.

UU No 14 Tahun 2002 Tentang apa?

UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

See also:  Pt Shoetown Produksi Apa?

Apa yang dimaksud dengan putusan Pengadilan Pajak?

Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Pengadilan Pajak dapat mengeluarkan putusan sela atas Gugatan berkenaan dengan permohonan menunda atau menghalangi dilaksanakannya penagihan Pajak atau kewajiban perpajakan.

Dalam Pengadilan Pajak upaya hukum apa saja yang dapat diajukan?

Berdasarkan ketentuan hukum pajak yang berlaku, wajib pajak diberikan upaya-upaya hukum dalam sengketa pajak, yaitu keberatan, banding, gugatan dan Peninjauan Kembali.

Apakah Pengadilan Pajak bisa dikatakan badan peradilan?

Sejak saat itu Pengadilan Pajak dikategorikan sebagai Pengadilan Khusus dalam lingkungan peradilan Tata Usaha Negara di bawah Mahkamah Agung.

Apakah Putusan Pengadilan Pajak dapat diajukan ke pengadilan Tata Usaha Negara?

Oleh karenanya putusan Pengadilan Pajak tidak dapat diajukan Gugatan ke Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, atau Badan Peradilan lain, kecuali putusan yang berupa “tidak dapat diterima” yang menyangkut kewenangan / kompetensi.

Apa yang dimaksud dengan surat bantahan?

10. Surat Bantahan adalah surat dari pemohon Banding atau penggugat kepada Pengadilan Pajak yang berisi bantahan atas surat uraian Banding atau Surat Tanggapan.

Undang Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang apa?

UU Nomor 16 Tahun 2000 tanggal 02 Agustus 2000, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Apa syarat syarat untuk menjadi hakim di PTUN menurut pasal 14?

a. syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf, a, b, c, d, e, f, dan h; b. berumur serendah-rendahnya 40 (empat puluh) tahun; c. berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri atau 15 (lima belas) tahun sebagai Hakim Pengadilan Negeri.

See also:  Hakim Yang Berkedudukan Di Mahkamah Agung Adalah?

Berapa lama putusan banding Pengadilan Pajak?

Surat Banding atas Keputusan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Pemerintah Daerah disampaikan dalam waktu 3 bulan sejak tanggal Surat yang dibanding diterima. Sedangkan Banding atas Keputusan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) disampaikan dalam waktu 60 hari.

Bagaimana sifat putusan banding Pengadilan Pajak?

SIFAT PUTUSAN

Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pengadilan Pajak dapat mengeluarkan putusan sela atas Gugatan berkenaan dengan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2).

Upaya apa saja yang dapat dilakukan jika tidak puas atas putusan Pengadilan Pajak?

Ada empat prosedur yang bisa digunakan wajib pajak untuk menyelesaikan sengketa pajak.

  1. Mengajukan Keberatan.
  2. Mengajukan Gugatan.
  3. Permohonan Banding.
  4. Permohonan Peninjauan Kembali.

Hal apa saja yang menjadi sengketa pajak?

Obyek yang disengketakan adalah keputusan pemerintah di bidang pajak yang ditujukan kepada rakyat selaku wajib pajak yang dirasa merugikan wajib pajak yang bersangkutan;Sengketa dipicu oleh adanya keputusan tata usaha negara di bidang pajak yang oleh wajib pajak dipermasalahkan karena merasa dirugikan oleh keputusan

Apa saja yang termasuk ke dalam sengketa pajak?

Sebagaimana yang disebutkan dalam Undang undang perpajakan, sengketa pajak terdiri dari beberapa jenis yaitu sebagai berikut. Keberatan bisa diajukan kepada Dirjen Pajak oleh wajib pajak atas suatu : Surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB. Surat ketetapan pajak untuk kurang bayar tambahan atau SKPKBT.

Dalam hal apa saja wajib pajak bisa mengajukan keberatan pajak dan banding pajak?

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:

  • Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
  • Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
  • Surat Ketetapan Pajak Nihil;
  • Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau.
  • Leave a Reply

    Your email address will not be published.

    Adblock
    detector