Pengadilan Yang Berwenang Menangani Permohonan Kepailitan & Pkpu Adalah?

Dalam Undang-Undang Kepailitan secara tegas dinyatakan bahwa Pengadilan Niaga merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara kepailitan dan PKPU.

Bagaimana Prosedur pengajuan permohonan perkara kepailitan pada Pengadilan Niaga?

Prosedur pengajuan permohonan perkara kepailitan, dapat dilihat di dalam Artikel “Prosedur Permohonan Pernyataan Pailit pada Pengadilan Niaga”. Dalam hal wilayah Pengadilan yang berwenang memutus perkara kepailitan, terdapat beberapa hal yang harus diketahui oleh debitor dan kreditor, yaitu: 1.

Apa perbedaan antara kepailitan dan PKPU?

Berdasarkan pengertian tentang kepailitan dan PKPU di atas, dapat kita simpulkan bahwa dalam kepailitan, harta debitur akan digunakan untuk membayar semua utang-utangnya yang sudah dicocokkan, sedangkan dalam PKPU, harta debitur akan dikelola sehingga menghasilkan dan dapat digunakan untuk membayar utang-utang debitur.

Apa yang dimaksud dengan kepailitan?

Adapun beberapa pendapat Menurut para ahli : 1) Siti Soemarti Hartono “Kepailitan adalah mogok melakukan pembayaran terhadap kreditor.” 1 Zaeni Asyhadie, S.H., M.Hum. 2014. Hukum Bisnis. P.T Rajawali Pers. Jakarta.

Bagaimana putusan pernyataan kepailitan?

Dalam putusan pernyataan kepailitan, selain dapat menetapkan debitur dalam keadaan pailit, hakim juga dapat menetapkan kurator tetap dan Hakim Pengawas sepanjang diminta oleh debitur atau kreditor. Akan tetapi, apabila debitur atau kreditor tidak diminta, maka Balai Harta Peninggalan (BHP) bertindak sebagai kurator.

Pengadilan manakah yang berwenang mengadili sengketa antara kreditur dan debitur berkaitan dengan kepailitan dan PKPU?

Ketentuan Pasal 280 ayat (1) beserta dengan penjelasannya tersebut memang dengan tegas telah memberikan kewenangan khusus kepada Pengadilan Niaga sebagai satu-satunya pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan kepailitan dan PKPU.

Siapa saja yang berhak mengajukan gugatan permohonan gugatan kepailitan di pengadilan niaga?

Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU K-PKPU, Kreditur yang berhak mengajukan permohonan kepailitan adalah:

See also:  Pengusaha Muda Sukses Di Indonesia Yang Menginspirasi?
  • Kreditur konkuren,
  • Kreditur Preferen, dan.
  • Kreditur Separatis.
  • Apa yang dimaksud dengan pengadilan niaga?

    Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khusus di bawah pengadilan umum yang mempunyai kompetensi untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang serta perkara-perkara lain dibidang perniagaan.

    Perkara apa saja yang diselesaikan di pengadilan niaga?

    Pengadilan niaga di Indonesia merupakan alternatif penyelesaian sengketa di luar badan arbitrase. Fokus utama penanganan perkara seputar pembuktian, verifikasi utang, actio pauliana, penundaan utang, hak kekayaan intelektual (HaKI), dan sengketa kepailitan.

    Pengadilan manakah yang berwenang menyelesaikan kasus Kepailitan pada lembaga ekonomi syariah?

    Sepanjang dalam ranah hukum perdata yaitu sengketa ekonomi syariah, termasuk di dalamnya mengenai kepailitan yang semula akadnya berdasarkan hukum Islam, maka tetap menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

    Pengadilan niaga ada dimana saja?

    Pada saat ini, di setiap kabupaten dan kota di seluruh Indonesia telah dibentuk pengadilan negeri tetapi sampai dengan saat ini hanya terdapat lima pengadilan niaga di Indonesia yaitu Medan, Jakarta, Semarang, Surabaya dan Makassar.

    Siapa saja pihak yang dapat mengajukan PKPU?

    Pihak yang mengajukan PKPU pun tak terbatas hanya dari pihak debitur saja, melainkan juga dari pihak kreditur. Diharapkan dengan pengajuan PKPU, maka setiap utang piutang antara satu debitur dengan banyak kreditur ini bisa selesai dengan baik.

    Siapa saja yang dapat mengajukan permohonan atau menjadi pemohon dalam PKPU?

    Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pengajuan permohonan PKPU dapat diajukan baik oleh debitor sendiri maupun oleh kreditornya. Hal ini diatur dalam Pasal 222 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (UU KPKPU).

    Kapankah Seseorang dapat mengajukan kepailitan kepada Pengadilan Niaga?

    Permohonan pernyataan pailit dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga dan sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit di laksanakan dalam jangka waktu paling lambat 20 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan atau 25 hari apabila debitur mengajukan permohonan berdasarkan alasan yang cukup.

    See also:  Pt Sayap Mas Utama Produksi Apa?

    Apa tugas dan wewenang pengadilan niaga?

    Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khusus yang berada di bawah Pengadilan umum yang diberi kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

    Syarat untuk dapat diangkat menjadi hakim niaga harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 302 UU No 1 Tahun 2004 yaitu apa saja?

    Syarat untuk dapat diangkat menjadi hakim niaga harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 302, antara lain : 1) telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum; ADLN – Perpustakaan Universitas Airlangga SKRIPSI Utang Pajak Sebagai Dasar Permohonan Pailit Moch. Fasluki Ikhsanuddin Page 12 54 2) mempunyai

    Apa yang dimaksud dengan PKPU?

    PKPU adalah singkatan dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Persamaannya dengan pailit, keduanya adalah solusi saat bisnis atau perusahaan tengah dalam masalah finansial, terutama terkait pembayaran utang piutang.

    Pengadilan niaga termasuk ke dalam kewenangan kompetensi yang mana?

    Kompetensi absolut adalah kewenangan lembaga pengadilan untuk memeriksa jenis perkara tertentu secara mutlak. Pada mulanya, sesuai dengan Perppu Nomor 1 Tahun 1998, kompetensi absout pengadilan niaga adalah memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

    Bila terjadi sengketa likuidasi bank penyelesaiannya merupakan kompetensi absolut dari pengadilan apa?

    Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan disebutkan bahwa sengketa dalam proses likuidasi diselesaikan melalui Pengadilan Niaga.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.

    Adblock
    detector