Pengadilan Manakah Yang Berwenang Menyelesaikan Kasus Uang Palsu?

Jawaban: Pengadilan yang berwenang dalam kasus tersebut ada 2, yakni Pengadilan Militer yang akan memeriksa dan menindaklanjuti 5 tersangka yang merupakan BIN, dan Pengadilan Negeri yang akan memeriksa dan menindaklanjuti 2 tersangka yang merupakan warga sipil.

Berapa jumlah tersangka kasus uang palsu?

Mabes Polri menangkap dan menahan tujuh tersangka kasus uang palsu. Dari tujuh tersangka tersebut lima di antaranya adalah anggota Badan Intelijen Negara (BIN) dan dua warga biasa atau warga sipil.

Apa yang dimaksud dengan uang palsu?

Uang palsu adalah hasil perbuatan Tindak Pidana Melawan Hukum berupa meniru dan/atau memalsukan uang yang dikeluarkan sebagai satuan mata uang yang sah.

Apakah pelanggaran terhadap mata uang rupiah palsu atau tiruan dikenakan sanksi tegas?

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Kepala KPw BI Provinsi Kalbar, Dwi Suslamanto menegaskan pelanggaran terhadap mata uang rupiah palsu atau tiruan dikenakan sanksi tegas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang setiap orang yang meniru rupiah, kecuali untuk tujuan pendidikan dan promosi dengan memberi kata “spesimen”.

Siapa yang menunjukkan barang bukti uang palsu dan tersangka?

Direktur Pidana dan Ekonomi Khusus, Brigjen Agung Setya bersama Direktur Pengelolaan Uang Bank Indonesia, Decymus (tengah) menunjukkan barang bukti uang palsu dan tersangka, saat memberikan keterangan kepada awak, di Badan Resere dan Kriminal Mabes Polri, Jakarta, 16 Juni 2017. TEMPO/Imam Sukamto

Berdasarkan tersangka pengadilan manakah yang akan mengadili tersangka dalam kasus uang palsu tersebut?

Pengadilan yang berwenang untuk mengadili kasus tersebut adalah peradilan umum sebab kasus tersebut adalah tindak pidana umum.

Pengadilan manakah yang berwenang menyelesaikan kasus adalah anggota Badan Intelijen Negara BIN tersebut?

Peradilan Militer,

See also:  Apa Nama Bumn?

Dalam soal ini anggota Badan Intelijen Negara (BIN) yang menjadi pelaku pemalsuan uang akan disidang di pengadilan militer, yang menyidang tindak pidana oleh oknum anggota TNI.

Undang-undang manakah yang mengatur tentang pemalsuan uang?

Adapun sanksi bagi pelaku tindak pidana pemalsuan uang dinyatakan dalam Pasal 244 KUHP yang menyatakan bahwa barangsiapa meniru atau memalsu mata uang atau kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedar kan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak

Pemalsuan uang termasuk pidana apa?

Pasal 244 KUHP —Barangsiapa meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank, dengan maksud untuk menjalankan atau menyuruh menjalankan mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank itu sebagai yang asli dan tidak dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima

Jelaskan apa yang dimaksud dengan pengadilan militer?

Peradilan Militer merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan Negara.

Apakah BIN masuk ke dalam militer?

‘BIN merupakan badan intelijen, bukan pasukan bersenjata, anggota BIN pun tidak hanya berasal dari kalangan militer, tetapi juga berasal dari kalangan sipil. Membuat pasukan bersenjata dalam lembaga yang juga dihuni oleh kalangan sipil adalah sesuatu yang bermasalah,’ ujarnya.

Apa tugas dari Badan Intelijen Negara?

1. BIN memiliki fungsi menyelenggarakan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan di dalam negeri dan luar negeri. 2. BIN juga memiliki tugas utama, bertindak sebagai fungsi koordinasi Intelijen Negara.

UU Nomor 7 Tahun 2011 Tentang apa?

Undang-Undang ini mewajibkan penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, dan/atau transaksi keuangan lainnya, yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

See also:  Kegiatan Yang Dilakukan Pt Pertamina Adalah?

Pasal 244 KUHP tentang apa?

Di dalam Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan: “Barangsiapa meniru atau memalsukan uang atau uang kertas Negara atau uang kertas Bank dengan maksud akan mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang kerta Negara atau uang kertas Page 3 Bank itu serupa yang aslinya dan yang tiada dipalsukan, dihukum

Apa maksud pasal 77 UU No 8 Tahun 2010?

Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan ketentuan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.

Apa itu pemalsuan uang?

Secara umum, pengertian pemalsuan uang adalah perbuatan tanpa wewenang memproduksi dengan menyerupai, meniru mata uang sehingga mendekati bentuk mata uang asli dengan maksud menipu.

Apa hukum membeli uang palsu?

Mengedarkan atau membelanjakan uang palsu bisa mendapat hukuman sesuai dengan Pasal 36 Ayat 3 UU No.7 tahun 2011 yaitu penjara maksimal 15 tahun dan denda sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).

Uang termasuk benda apa?

Penjelasan R. Soesilo untuk Pasal 362 KUHP begitu sederhana namun sangat menarik untuk disimak, khususnya mengenai arti dan cakupan “Sesuatu Barang “: Segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Adblock
detector