Lembaga Yang Berwenang Menjaga Kehormatan Hakim Adalah?

Komisi Yudisial Republik Indonesia atau cukup disebut Komisi Yudisial (disingkat KY RI atau KY) adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
Komisi Yudisial merupakan lembaga pengawas terhadap kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial terbentuk dari kondisi dunia peradilan yang tidak lagi dipercayai publik. Komisi Yudisial diharapkan bisa menjaga keluhuran martabat dan perilaku hakim.

Siapa yang bertugas menjaga kehormatan dan perilaku hakim?

Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas: a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim; b.

Lembaga apa yang menetapkan para hakim agung?

Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 menyebut: “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”.

Komisi Yudisial termasuk lembaga apa?

Lembaga yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY). Lembaga eksekutif terdiri dari presiden, wakil presiden, dan jajaran menteri.

Siapa yang memilih anggota Komisi Yudisial?

(1) Anggota Komisi Yudisial diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. (2) Persetujuan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Presiden dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak menerima pencalonan Anggota Komisi Yudisial yang diajukan Presiden.

Siapa yang membuat kode etik profesi hakim?

Undang – undang Nomor 4 Tahun 2014, salah satunya mengamanatkan agar Mahkamah Konstitusi bersama – bersama dengan KY menyusun dan menetapkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi yang berisi norma yang harus dipatuhi oleh setiap hakim konstitusi dalam menjalankan tugasnya.

See also:  Apa Nama Pt Grab Indonesia?

Apa tugas dan wewenang hakim?

Tugas utama Hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya. Dalam perkara perdata, Hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha keras untuk mengatasi hambatan-hambatan dan rintangan agar terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Apa saja yang termasuk ke dalam lembaga yudikatif?

Lembaga yudikatif di Indonesia adalah Mahkamah Konstitusi atau MK, Mahkamah Agung atau MA, dan Komisi Yudisial atau KY.

Manakah yang termasuk wewenang Mahkamah Agung?

Berikut tugas dan wewenang Mahkamah Agung Republik Indonesia: Memeriksa dan memutus permohonan kasasi (Pasal 20 ayat 1 UU Nomor 48 Tahun 2009). Memeriksa dan memutus sengketa tentang kewenangan mengadili (Pasal 28 ayat 1 UU Nomor 14 Tahun 1985).

Lembaga apakah yang mengajukan 9 orang hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden?

Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh DPR, dan tiga orang oleh Presiden.

Apa itu lembaga Eksaminatif?

Lembaga eksaminatif adalah lembaga atau badan yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Lembaga eksaminatif yang dimaksud dalam hal ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Apa saja yang termasuk lembaga legislatif?

Di Negara Indonesia, lembaga legislatif adalah DPR, DPD, dan MPR. DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat adalah salah satu lembaga legislatif yang memiliki keduduan sebagai lembaga negara.

Mengapa Komisi Yudisial merupakan lembaga yang bersifat mandiri?

Lebih lanjut Aidul menjelaskan kemandirian yang dimaksud. Pertama, Anggota KY tidak dapat diberhentikan Presiden. Kedua, KY memiliki anggaran sendiri. Ketiga, KY dapat membuat peraturan. Keempat, saat KY bertandang ke DPR, maka KY mewakili diri sendiri bukan pemerintah.

See also:  Pt Royal Abadi Sejahtera Bergerak Dibidang Apa?

Apa alasan anggota Komisi Yudisial tidak boleh merangkap menjadi pejabat negara?

Jawaban: karena sudah aturan menurut perundang undangan bahwa anggota komisi yudisial dilarang merangkap jabatan sebagai: pejabat negara atau penyelenggara negara menurur peraturan perundang undangan.

Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh siapa?

Syarat-syarat untuk diangkat menjadi Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Anggota Komisi Yudisial ini diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Adblock
detector