Hakim Adalah Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk?

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
Berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

Apa saja tugas dan wewenang hakim?

KEWENANGAN HAKIM DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA YANG DIAJUKAN KE PENGADILAN Dalam wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan pada Mahkamah Agung dan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan

Siapakah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili dipersidangan?

Pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili adalah hakim.

Siapa saja yang berwenang melakukan penyidikan?

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

Apa dasar hukum hakim?

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Apa tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi?

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, tugas Mahkamah Konstitusi sebagaimana juga kewenangan Mahkamah Konstitusi, antara lain menguji UU terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilu.

Apa yang dimaksud dengan hakim?

3. Hakim : Tugas Pokok : a. Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

See also:  Apa Itu Nomor Pkp?

Apa yang dimaksud dengan hakim agung?

Hakim yang bertugas pada Mahkamah Agung disebut sebagai seorang Hakim Agung, dan terdiri atas pimpinan (Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Kamar) serta anggota. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mengatur bahwa jumlah hakim Mahkamah Agung maksimal

Apa yang dimaksud penuntut Umum?

Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Siapakah pejabat yang berwenang sebagai penuntut umum dalam peradilan militer?

7.Oditur Militer dan Oditur Militer Tinggi yang selanjutnya disebut Oditur adalah pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum, sebagai pelaksana putusan atau penetapan Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dalam perkara pidana, dan sebagai

Siapa saja yang terlibat dalam hukum acara pidana?

Pihak-Pihak Terlibat Dalam Perkara Pidana

  1. Tersangka.
  2. Terdakwa.
  3. Terpidana.
  4. Penyelidik.
  5. Penyidik & Penyidik Pembantu.
  6. Jaksa & Penuntut Umum.
  7. Penasehat Hukum/Advokat.
  8. Saksi.

Lembaga apa saja yang berhak mengadili?

Lembaga Peradilan di Indonesia

  • Badan Peradilan Umum. – Pengadilan Tinggi. – Pengadilan Negeri.
  • Badan Peradilan Agama. – Pengadilan Tinggi Agama. – Pengadilan Agama.
  • Badan Peradilan Militer. – Pengadilan Militer Utama. – Pengadilan Militer Tinggi. – Pengadilan Militer.
  • 3 instansi mana sajakah yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan?

    Selain penyidik Polri dan penyidik PNS, kejaksaan juga mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan sebagaimana diatur dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (“UU Kejaksaan”).

    Siapakah yang menjadi penyidik dalam UU Hak Cipta?

    Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Wewenang Penyidik Dalam Perkara Tindak Pidana Hak Cipta yang dilaksanakan oleh pejabat Kepolisian Negara Republik lndonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum

    See also:  Pt Royal Trust Belleza Bergerak Dibidang Apa?

    Siapakah pihak yang berwenang melakukan penyidikan dalam perkara tindak pidana money laundering?

    Untuk penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang mengacu pada aturan dalam KUHAP dan berwenang melakukan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu Polri sesuai aturan dalam Pasal 1 butir (1) KUHAP, “Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang di beri

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.

    Adblock
    detector