Undang-Undang Yang Mengatur Ppn?

Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Undang-Undang yang mengatur tentang pajak pertambahan nilai (PPN) barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah adalah UU No. 42 Tahun 2009. Setelah sebelumnya mengalami perubahan dari UU No. 8 Tahun 1983, selanjutnya diubah menjadi UU No. 11 Tahun 1994 dan berubah lagi dengan UU No. 18 Tahun 2000.
Indonesia menganut sistem tarif tunggal untuk PPN, yaitu sebesar 10 persen. Dasar hukum utama yang digunakan untuk penerapan PPN di Indonesia adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 berikut perubahannya, yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 1994, Undang-Undang No. 18 Tahun 2000, dan Undang_Undang No. 42 Tahun 2009.

Berapa kali perubahan undang-undang yang mengatur tentang PPN dan PPnBM di Indonesia?

Undang-Undang yang mengatur tentang PPN dan PPnBM tersebut akhirnya disahkan pada 1 April 1985. Sejak Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 ditetapkan, hingga saat ini sudah ada tiga kali perubahan UU PPN di Indonesia. Nah, berikut ini perubahan UU PPN kedua dan ketiga di Indonesia.

Apa saja perubahan undang-undang yang menjadi dasar hukum PPN?

Undang-undang yang menjadi dasar hukum PPN ini membahas sejumlah perubahan dari undang-undang sebelumnya seperti mengenai status PKP sebagai pihak yang wajib menyetor dan melaporkan PPN dan PPnBM yang terutang, hingga kewajiban pengusaha kecil yang sudah memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP.

Bagaimana peraturan mengenai pemungutan penyetoran dan pelaporan PPN?

Peraturan mengenai pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN diatur melalui PMK No. 197/PMK.03/2013 yang juga mengatur PKP sebagai pihak yang wajib melaporkan pajaknya karena jumlah penjualan barang dan jasa yang sudah melebihi Rp 4.800.000.000.

UU Nomor 42 Tahun 2009 Tentang apa?

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH.

See also:  Apa Saja Yang Dihasilkan Pt Freeport Indonesia?

Apa dasar hukum PPN?

Dasar hukum PPN tertuang dalam UU No.42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Kemudian, dasar hukum terbaru PPN tertuang di dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, yakni dalam UU No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

PPN 11 berlaku kapan?

Pemerintah resmi menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 11 persen. PPN 11 persen ini mulai berlaku pada Jum’at 1 April 2022. Suara.com – Pemerintah resmi menaikkan Tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 11 persen. PPN 11 persen ini mulai berlaku pada Jumat 1 April 2022.

PPN diatur dimana?

Dasar hukum Pajak Penghasilan Tambahan atau PPN adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Tuliskan tentang apa UU No 42 Tahun 2014?

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Sebut dan jelaskan jasa apa saja yang tidak dikenai PPN berdasarkan Undang-Undang No 42 tahun 2009?

Jenis-jenis jasa yang tidak dikenakan PPN berdasarkan UU PPN Pasal 4A Ayat 3 antara lain:

  • Jasa pelayanan kesehatan medis.
  • Jasa pelayanan sosial.
  • Jasa pengiriman surat dengan perangko.
  • Jasa keuangan.
  • Jasa asuransi.
  • Jasa keagamaan.
  • Jasa pendidikan.
  • Jasa kesenian dan hiburan.
  • Apa tujuan dari perubahan dasar hukum PPN di Indonesia yaitu?

    Tujuan perubahan-perubahan UU PPN tersebut adalah: Menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan sederhana. Meningkatkan pemasukan negara. Meningkatkan kepastian hukum dan keadilan.

    See also:  Apa Tujuan Didirikan Bumn?

    Apa saja yang menjadi dasar hukum pajak penghasilan?

    Dasar hukum untuk pajak penghasilan adalah Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1983. Kemudian mengalami perubahan berturut-turut, dari mulai UU Nomor 7 & Tahun 1991, UU Nomor 10 & Tahun 1994, UU Nomor 17 & Tahun 2000, serta terakhir UU Nomor 36 & Tahun 2008.

    Apa dasar hukum yang digunakan untuk menentukan besarnya tarif PPN dan PPnBM?

    UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah diciptakan untuk mengatur tentang PPN dan PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah) yang disahkan pada 1 April 1985.

    Kapan PPN naik?

    Kenaikan Tarif PPN

    Tarif PPN resmi naik dari 10 persen menjadi 11 persen mulai hari ini yaitu 1 April 2022. Kenaikan ini merupakan amanat pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

    Kapan PPN dikenakan?

    Saat terutangnya PPN adalah ketika transaksi barang/jasa kena pajak dalam tahap seperti berikut: BKP berwujud diserahkan langsung ke pembeli atau pihak ketiga untuk dan atas nama pembeli. BKP berwujud/JKP diserahkan langsung ke penerima barang pemberian cuma-cuma, pemakaian sendiri, dan penyerahan antar cabang.

    PPN dibayar ke siapa?

    Jadi, yang berkewajiban memungut, menyetor dan melaporkan PPN adalah para Pedagang/Penjual. Namun, pihak yang berkewajiban membayar PPN adalah Konsumen Akhir. PPN atau Pajak Pertambahan Nilai dikenakan dan disetorkan oleh pengusaha atau perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

    PPN masukan dibayar oleh siapa?

    Meski sebenarnta, pihak yang berkewajiban membayar atau dikenakan PPN adalah pembeli atau konsumen akhir. PPN dikenakan dan disetorkan oleh pengusaha atau perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai PKP. PKP dalam PPN adalah pihak yang wajib menyetor dan melaporkan PPN kepada negara.

    See also:  Pt Sapta Sari Tama Bergerak Dibidang Apa?

    Apakah 1 juta kena PPN?

    Belanja barang (pembelian ATK, bahan Kimia, supplies, spanduk, dll) dengan masing-masing nilai transaksi dalam 1 (satu bulan) dengan toko yang sama jumlah transaksi kurang dari Rp.1.000.000,- (satu juta), maka tidak dikenakan PPN (pajak tambahahan nilai) dan PPh.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.

    Adblock
    detector