Contoh perkara pidana yang bisa ditangani oleh Pengadilan Negeri ialah kasus perkelahian, pelecehan seksual, pencurian, pelanggaran lalu lintas, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain sebagainya.
Apa itu Pengadilan Negeri?
KOMPAS.com – Pengadilan Negeri atau PN merupakan lembaga peradilan di lingkup kabupaten atau kota. Dalam pembentukannya, Pengadilan Negeri dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, pengadilan dibagi menjadi dua jenis, yakni: Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat Banding.
Apa wewenang Pengadilan Negeri?
1. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Berkedudukan di Ibukota Kabupaten atau Kota, Pengadilan Negeri berwewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi pencari keadilan pada umumnya. Peradilan ini ditujukan kepada masyarakat umum dan menerima perkara pidana maupun perdata.
Apa saja jenis pengadilan?
Dalam pembentukannya, Pengadilan Negeri dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, pengadilan dibagi menjadi dua jenis, yakni: Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat Banding.
Siapa saja yang termasuk dalam Susunan Pengadilan Negeri?
Susunan Pengadilan Negeri terdiri dari Pimpinan (Ketua PN dan Wakil Ketua PN), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita. Wikimedia Commons memiliki media mengenai Trial courts of Indonesia.
Apa saja kewenangan Pengadilan Negeri?
Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama (Pasal 50 UU No.2 Tahun 1986) Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerntah di daerahnya apabila diminta (Pasal 52
Apa saja perkara yang dapat diselesaikan di Peradilan Umum?
Peradilan umum menangani perkara pidana dan perdata secara umum. Badan pengadilan yang menjalankannnya adalah Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat bandingnya.
Pada Pengadilan Negeri manakah yang berhak mengadili perkara perdata?
Pengadilan Negeri yang berwenang menyelesaikan perkara perdata adalah yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat diatur dalam Pasal 118 HIR).
Pengadilan Negeri masuk kementerian apa?
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Apa tugas dan wewenang dari Pengadilan Tinggi?
Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di Tingkat Banding. Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di Tingkat Pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.
Sebutkan apa saja wewenang hakim?
Wewenang hakim peradilan
Perkara apa saja yang menjadi kewenangan peradilan agama?
Jenis Perkara dan Kewenangan Pengadilan Agama
Bidang perkara apa saja yang menjadi kompetensi absolut peradilan agama?
Kompetensi absolut Peradilan Agama tertuang dalam Pasal 49 UU Peradilan Agama.
Kewenangan Pengadilan Agama
Sebutkan macam2 pengadilan di Indonesia mengadili bidang apa?
Berikut 5 Macam Lembaga Peradilan di Indonesia:
- Pengadilan Umum (Pengadilan Sipil) Jenis pengadilan ini digunakan untuk mengadili masyarakat secara umum.
- Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
- Pengadilan Agama.
- Pengadilan Militer.
- Pengadilan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi)
Dimana mengajukan gugatan perdata?
Secara umum, gugatan perdata memang diajukan di Pengadilan Negeri dimana Tergugat tinggal.
Lembaga apa saja yang berhak mengadili?
Lembaga Peradilan di Indonesia
Kasus perdata lapor kemana?
Pendaftaran gugatan ini dapat dilakukan di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat. Setelah pendaftan gugatan diterima oleh kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat, selanjutnya Penggugat wajib membayar biaya perkara.
Apakah Pengadilan Negeri termasuk wilayah kekuasaan kehakiman?
Kekuasaan Kehakiman dalam peradilan umum dilakukan oleh: 1e. Pengadilan Negeri. 2e. Pengadilan Tinggi.
Kejaksaan masuk dalam kementerian apa?
Dua hari setelahnya, yakni tanggal 19 Agustus 1945, dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) diputuskan kedudukan Kejaksaan dalam struktur Negara Republik Indonesia, yakni dalam lingkungan Departemen Kehakiman.
Apa saja lembaga Peradilan Umum?
Peradilan umum meliputi: