Apa Saja Kebijakan Raffles Di Bidang Pemerintah Pengadilan Dan Sosial?

Jawaban:

  • Penerapan pajak tanah dan penghapusan penyerahan wajib.
  • Penghapusan perbudakan.
  • Menjadikan Bupati sebagai jabatan yang tidak diwariskan.
  • Menerapkan sistem Hukum Inggris dengan juri dalam sidang.
  • Menerapkan sistem Karesidenan.
  • Apa kebijakan Raffles dalam bidang pemerintahan?

    Beberapa kebijakan Raffles dalam bidang pemerintahan antara lain sebagai berikut : a. Pula jawa dibagi menjadi 18 keresidenan (sistem ini berlangsung sampai dengan tahun 1964) b. Sistem pemerintahan dikuasai oleh pemerintahan kolonial yang bercorak barat, padahal sebelumnya masih dikuasai oleh orang-orang pribumi.

    Apa kebijakan Raffles di Indonesia?

    Atas dasar pandangan bahwa tanah itu milik pemerintah, rakyat penggarap dianggap sebagai penyewa. Selama pemerintahannya di Indonesia, Raffales mengaluarkan kebijakan-kebijakan di berbagai bidang. Kebijakan raffles di Indonesia antara lain sebagai berikut.

    Siapa yang meneruskan kebijakan Raffles?

    Oleh karena itu tidak mengherankan bahwa kebijakan Raffles pada umumnya diteruskan oleh pemerintahan kolonial Belanda yang baru, pertama-tama di bawah Komisaris Jenderal Elout, Buyskes, dan Van der Capellen (1816-1819), dan kemudian di bawah Gubernur Jenderal Van der Capellen (1819-1826) dan Komisaris Jenderal du Bus de Gisignies (1826-1830).

    Apa kebijakan Raffles dalam bidang keuangan dan perdagangan?

    Adapun kebijakan Raffles dalam bidang keuangan dan perdagangan sebagai berikut. Menghapus segala bentuk penyerahan wajib dan kerja paksa/rodi. Memberikan kebebasan dalam usaha perdagangan dengan memberi kesempatan rakyat untuk menanam tanaman-tanaman yang laku di pasar internasional. Melaksanakan monopoli garam.

    Apa saja kebijakan Raffles di bidang pemerintahan pengadilan?

    Kebijakan-kebijakan Raffles di bidang hukum dan peradilan adalah:

  • Menyelenggarakan sistem peradilan yang berorientasi pada besar kecilnya kesalahan.
  • Mendirikan badan hukum antara lain 1) Court of Justice yang terdapat di setiap residen; 2) Court of Request, yang terdapat di setiap divisi, dan 3) Police of Magistrate.
  • See also:  Pt Algolab Solution Bergerak Dibidang Apa?

    Apa kebijakan Raffles pada bidang sosial?

    Kebijakan Raffles di bidang sosial

    Penghapusan kerja rodi (kerja paksa). Penghapusan perbudakan, meskipun pada praktiknya Raffles melanggar undang-undangnya sendiri dengan melakukan kegiatan sejenis perbudakan. Peniadaan pynbank, yaitu hukuman kejam dengan melawan harimau.

    Apa saja tindakan tindakan pemerintah Raffles dalam bidang ilmu pengetahuan?

    Jawaban. kebijakan Raffles dibidang ilmu pengetahuan adalah mendirikan Bataviasch Genootschap, menulis buku History of Java, dan mendirikan Kebun Raya Bogor.

    Sebutkan 4 macam langkah langkah kebijakan yang diambil oleh Raffles?

    Perubahan sejarah ekonomi bangsa yang dilakukan oleh Raffles

  • Diberlakukannya sistem sewa tanah atau land rent.
  • Pajak dihapuskan hasil bumi wajib untuk dikirimkan pada pemerintah kolonial.
  • Kerja rodi, sistem monopoli, dan perbudakan dihapuskan.
  • Wilayah desa digunakan untuk unit administrasi penjajahan.
  • Apa kebijakan Raffles di bidang ekonomi?

    Kebijakan Raffles dalam bidang ekonomi, yaitu: Kebijakan ekonomi Raffles ini dikenal sebagai sistem pajak tanah (landrent system).

    7 Apa saja kebijakan kebijakan yang dilakukan oleh Raffles selama memerintah di Nusantara Tahun 1811 1816?

    Kebijakan di bidang ekonomi :

  • Pelaksanaan sistem sewa tanah atau pajak tanah yang kemudian meletakkan dasar bagi perkembangan sistem perekonomian uang.
  • Penghapusan penyerahan wajib hasil bumi.
  • Penghapusan kerja rodi dalam perbudakan.
  • Penghapusan sistem monopoli.
  • Peletakan desa sebagai unit administrasi penjajahan.
  • Tuliskan langkah atau kebijakan yang dilakukan Raffles dalam meningkatkan ekonomi Inggris?

    Kebijakan Raffles di Indonesia dalam bidang ekonomi antara lain:

  • Petani diberikan kebebasan untuk menanam tanaman eksport.
  • Penghapusan pajak hasil bumi (contingenten) dan sistem peyerahan wajib (Verplichte Laverantie) yang sudah diterapkan sejak zaman VOC.
  • Menetapkan sistem sewa tanah (landren).
  • Leave a Reply

    Your email address will not be published.

    Adblock
    detector