Pengadilan Militer Memutus Perkara/Kasus Yang Dilakukan Oleh?

– Pengadilan Militer Pertempuran memeriksa dan memutus perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI di daerah pertempuran.

Apa yang dimaksud dengan pengadilan militer utama?

Pengadilan Militer Utama dalam sidangnya dipimpin oleh seorang hakim yang memiliki pangkat setidaknya Brigadir Jenderal atau Laksamana Pertama atau Marsekal Pertama, 2 orang Hakim Anggota dengan pangkat paling rendah adalah Kolonel yang akan dibantu oleh seorang Panitera dengan pangkat minimal Mayor dan paling tinggi yaitu Kolonel. 4.

Apa yang dimaksud dengan Pengadilan Militer Pertempuran?

Pengadilan Militer Pertempuran adalah badan pelaksana yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir suatu perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Militer yang dilakukan oleh prajurit TNI aktif dalam pertempuran.

Berapa tingkat pengadilan militer?

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946 tentang Peraturan mengadakan Pengadilan Tentara di samping Pengadilan Biasa mengatur dua tingkat pengadilan militer, yakni Mahkamah Tentara dan Mahkamah Tentara Agung.

Pengadilan militer mengadili siapa saja?

Mengenai justisiabel Peradilan Militer berwenang mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh Militer (prajurit TNI) berpangkat Kapten ke bawah yang melakukan tindak pidana (kejahatan) maupun pelanggaran masih berdinas aktif dan atau orang-orang yang tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer berdasarkan Undang-Undang

Pengadilan Tinggi mengadili siapa saja?

Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di Tingkat Banding. Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di Tingkat Pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.

Siapa yang memutus perkara korupsi?

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ini merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum dan pengadilan satusatunya yang memiliki kewenangan mengadili perkara tindak pidana korupsi yang penuntutannya dilakukan oleh penuntut umum.

See also:  Apa Itu Pt Esta Dana Ventura?

Siapa yang paling berwenang untuk mengadili perkara koneksitas?

doktorhukum.com – Tindak pidana koneksitas dapat diartikan sebagai tindak pidana yang dilakukan orang/masyarakat sipil bersama-sama anggota militer, dimana orang/masyarakat sipil tersebut seharusnya yang berwenang mengadilinya adalah peradilan umum, sedangkan anggota militer diadili oleh peradilan militer.

Pengadilan militer dimana saja?

Saat ini terdapat 20 Pengadilan Militer yakni:

  • Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.
  • Pengadilan Militer I-02 Medan.
  • Pengadilan Militer I-03 Padang.
  • Pengadilan Militer I-04 Palembang.
  • Pengadilan Militer I-05 Pontianak.
  • Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin.
  • Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
  • Pengadilan Militer II-08 Jakarta.
  • Apakah seorang anggota militer yang melakukan tindak pidana dapat diadili di peradilan umum?

    Pasal 1 angka (13) UU TNI menyatakan bahwa prajurit adalah anggota TNI. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, setiap anggota TNI yang sedang bertugas atau tidak, yang melakukan tindak pidana diadili di pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

    Pengadilan Tinggi ada dimana saja?

    Daftar Pengadilan Tinggi

    No. Pengadilan Tinggi Yurisdiksi
    1 Pengadilan Tinggi Banda Aceh Provinsi Nanggoroe Aceh Darussalam
    2 Pengadilan Tinggi Medan Provinsi Sumatra Utara
    3 Pengadilan Tinggi Padang Provinsi Sumatra Barat
    4 Pengadilan Tinggi Pekanbaru Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau

    Apakah lembaga peradilan tertinggi di Indonesia?

    Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar.

    Pengadilan tinggi disebut apa?

    Pengadilan tingkat kedua atau sering disebut Pengadilan Tinggi (PT) yang terbentuk oleh Undang-undang, merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di Ibu kota Provinsi sebagai Pengadilan Tingkat Banding terhadap perkara-perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri.

    See also:  Bagaimana Cara Menghitung Ppn?

    Siapa yang memutuskan hukum dalam pengadilan?

    Putusan hakim diperlukan guna memeriksa, menyelesaikan, memutus perkara yang diajukan ke pengadilan. Putusan tersebut jangan sampai memperkeruh masalah atau bahkan menimbulkan kontroversi bagi masyarakat ataupun praktisi hukum lainnya.

    1 pengadilan manakah yang mengadili koruptor negara?

    Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor) adalah Pengadilan Khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi.

    Siapa yang membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pengadilan Tipikor?

    Di tengah kepercayaan masyarakat yang sangat rendah terhadap lembaga negara yang seharusnya mengurusi korupsi, pemerintahan Megawati kemudia membentuk Komisi Pemberantasan TIndak Pidana Korupsi (KPTPK). Pembentukan lembaga ini merupakan terobosan hukum atas mandeknya upaya pemberantasan korupsi di negara ini.

    Siapakah yang berwenang melakukan penyidikan terhadap perkara koneksitas?

    Apabila suatu perkara koneksitas diperiksa melalui mekanisme koneksitas maka aparat penyidik koneksitas terdiri dari tim tetap yang terdiri atas penyidik kejaksaan, polri, polisi militer dan oditur.

    Siapa yang dapat memeriksa perkara koneksitas berikan dasar hukumnya?

    Apabla perkara koneksitas diperiksa di Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer : Majelis Hakim terdiri dari : hakim ketua dari lingkungan peradilan militer dan hakim anggota secara berimbang dari masing-masing lingkungan peradilan militer dan dari peradilan umum yang diberi pangkat militer tituler.

    Bagaimana sistem peradilan dalam perkara koneksitas?

    Koneksitas adalah adalah suatu sistem peradilan yang diterapkan atas suatu tindak pidana dimana diantara Tersangka atau Terdakwanya terjadi penyertaan (deelneming) atau secara bersama-sama (mede dader) antara orang sipil dengan orang yang berstatus militer (prajurit TNI).

    Siapakah yang berwenang melakukan penyidikan terhadap militer?

    Pasal 1 angka 11 UU Peradilan Militer mengatur bahwa Penyidik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang selanjutnya disebut penyidik adalah Atasan yang Berhak Menghukum, pejabat Polisi Militer tertentu, dan Oditur, yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

    See also:  Apa Itu Pkp?

    Siapakah pejabat yang berwenang sebagai penuntut umum dalam peradilan militer?

    7.Oditur Militer dan Oditur Militer Tinggi yang selanjutnya disebut Oditur adalah pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum, sebagai pelaksana putusan atau penetapan Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dalam perkara pidana, dan sebagai

    Bertugas mengadili Siapakah Pengadilan Agama?

    Pengadilan Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana

    Bolehkah polisi memanggil TNI?

    JAKARTA – Penegak hukum, baik itu Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ), dan lainnya, tidak bisa lagi sembarangan memanggil prajurit TNI untuk dimintai keterangan. Pemanggilan terhadap prajurit TNI terkait peristiwa hukum harus melalui komandan atau kepala satuan.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.

    Adblock
    detector