Yang Termasuk Pkp Pasal 9 Ayat 4B Ppn?

Kategori PKP Pasal 9 Ayat 4B merupakan PKP yang diperkenankan mengajukan restitusi setiap masa PPN, antara lain: PKP yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak (BKP) berwujud. PKP yang melakukan penyerahan Barang/Jasa Kena Pajak (BKP/JKP) kepada pemungut PPN.
Kategori PKP Pasal 9 ayat 4b yang bisa mengajukan restitusi PPN setiap masa adalah PKP yang melakukan kegiatan seperti berikut: PKP yang melakukan ekspor BKP Berwujud. PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP kepada Pemungut PPN. PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP yang PPN-nya tidak dipungut.

Apa yang dimaksud dengan PKP Pasal 9 ayat 4B?

PKP Pasal 9 Ayat 4B merupakan rujukan bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menjadi pengecualian terhadap ketentuan yang tercantum dalam Pasal 9 Ayat 4 dan 4A UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Undang-undang tersebut juga dikenal luas sebagai UU PPN dan PPnBM.

Apa itu Pasal 9 ayat 4B?

Kemudian, Pasal 9 Ayat 4B ini hadir dan memberikan ruang lega bagi PKP yang melakukan kegiatan tertentu tertentu untuk mengajukan restitusi pajak setiap masa PPN. Nah, kegiatan tertentu itu yang mana saja?

Apa itu PKP Pasal 9?

PKP Pasal 9 ayat 4b merupakan bagian dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Pasal ini membahas kelebihan pajak masukan.

Apa itu PKP dalam pajak?

Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) dan perubahannya.

See also:  Hukum Yang Terbentuk Karena Keputusan Hakim Disebut?

Jelaskan apa yang dimaksud dengan restitusi?

Kata restitusi ini banyak diartikan sebagai pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Hal ini dilakukan sebagai upaya transparasi perhitungan pajak yang saling menguntungkan antara negara dan warganya.

Apa yang dimaksud dengan Pemungut PPN?

Dalam Pasal 3 ayat (1) PMK 8/2021, pemungut PPN meliputi BUMN, BUMN yang dilakukan restrukturisasi oleh pemerintah setelah tanggal 1 April 2015 dan restrukturisasi tersebut dilakukan melalui pengalihan saham milik negara kepada BUMN lainnya, dan perusahaan tertentu yang dimiliki secara langsung oleh BUMN.

Apa itu PKP dan Non PKP?

Perusahaan non PKP merupakan perusahaan yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), sehingga kepadanya tidak disematkan kewajiban-kewajiban untuk memungut dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), meski kegiatan penyerahan barang dan/atau jasa yang dilakukan termasuk Barang/Jasa Kena Pajak (BKP/JKP).

Siapa saja PKP?

Pengusaha Kena Pajak yang selanjutnya disebut dengan PKP, merupakan pengusaha baik berupa orang pribadi maupun badan. Dimana pengusaha tersebut melakukan suatu kegiatan usaha dengan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP).

Apa arti PKP dan Non PKP?

Seorang pengusaha juga harus melaksanakan hak dan kewajibannya dalam hal perpajakan sebagai warga negara yang baik. Di dalam dunia perpajakan, dikenal juga dengan istilah Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan Non Pengusaha Kena Pajak (Non PKP).

Apa itu restitusi anak?

Restitusi merupakan pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Dalam PP disebutkan bahwa setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi.

Apa yang dimaksud dengan restitusi dan kompensasi?

Dimana Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggungjawabnya sedangkan Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalihan harta milik,

See also:  Hakim Pada Mahkamah Agung Yang Disebut Dengan?

Apa yang dimaksud dengan restitusi sesuai dengan aturan pajak apa sajakah syaratnya?

Dalam dunia pajak, restitusi berarti pengajuan pengembalian pembayaran pajak berlebih oleh wajib pajak kepada negara. Salah satunya yaitu restitusi PPN. Restitusi yang dapat diajukan apabila jumlah kredit pajak lebih besar dibanding pajak terutang dengan syarat PKP tidak mempunyai utang pajak lain.

Siapa yang memungut PPN?

Kesimpulan. Pemungut PPN adalah badan atau instansi yang ditunjuk menteri keuangan dan memiliki kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan pajak terutang atas penyerahan BKP/JKP. Pemungut PPN terbagi menjadi 3: Bendaharawan pemerintah, pemegang kuasa/izin atau kontraktor, dan BUMN.

Siapa saja yang ditunjuk menjadi Pemungut PPN?

Pemungut PPN

Pihak tertentu tersebut meliputi bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Apakah bank termasuk Pemungut PPN?

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 731/PJ.52/2001

laksanakan kepada Perusahaan-perusahaan Perkebunan Negara (PTPN). Pemerintah tersebut. Daerah dan Bank Indonesia, ditetapkan sebagai Pemungut PPN.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Adblock
detector