Lembaga Yang Bertugas Untuk Mengawasi Kinerja Hakim Agung?

Komisi Yudisial (KY) adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Siapa lembaga yang bertugas untuk mengawasi kinerja hakim agung?

Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas: a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim; b.

Siapa yang mengusulkan pengangkatan hakim agung?

Kewenangan ini salah satunya diturunkan dalam Pasal 13 huruf a UU Komisi Yudisial (UU No. 18 Tahun 2011) yang berbunyi: “Komisi Yudisial mempunyai wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan”.

Apa tugas dan wewenang Komisi Yudikatif?

Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim secara tertutup.

Siapa yang memilih anggota Komisi Yudisial?

(1) Anggota Komisi Yudisial diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. (2) Persetujuan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Presiden dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak menerima pencalonan Anggota Komisi Yudisial yang diajukan Presiden.

Siapa yang berwenang mengangkat hakim konstitusi?

Sembilan orang hakim konstitusi diisi oleh calon yang dipilih oleh 3 lembaga, yaitu 3 (tiga) orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, 3 (tiga) orang oleh Presiden, dan 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung4.

Apa saja tugas Mahkamah Agung?

Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar.

See also:  Apa Yang Dimaksud Dengan Bumn Berikan Contohnya Minimal 3?

Siapa yang berhak mengangkat hakim jelaskan alasannya?

Berdasarkan Pasal 24B Ayat 1 UUD 1945, Komisi Yudisial merupakan lembaga negara bersifatmandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung danmempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan,keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Siapakah pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia?

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Mengapa KY dibentuk?

Tujuan Dibentuknya Komisi Yudisial:

Mendapatkan calon Hakim Agung, Hakim Ad Hoc di MA dan hakim di seluruh badan peradilan sesuai kebutuhan dan standar kelayakan. Mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim. Peningkatan kepatuhan hakim terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Apa tugas dan wewenang Komisi Yudisial brainly?

Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim; Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bersama-sama dengan Mahkamah Agung; Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Apa tugas dan fungsi Komisi Yudisial?

Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.

Apa saja tugas Komisi Yudisial brainly?

Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Menetapkan Kode Etik dan atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan KEPPH.

Apa alasan anggota Komisi Yudisial tidak boleh merangkap menjadi pejabat negara?

Jawaban: karena sudah aturan menurut perundang undangan bahwa anggota komisi yudisial dilarang merangkap jabatan sebagai: pejabat negara atau penyelenggara negara menurur peraturan perundang undangan.

See also:  Apa Yang Dimaksud Dengan Kredit Pajak?

Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh siapa?

Syarat-syarat untuk diangkat menjadi Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Anggota Komisi Yudisial ini diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Adblock
detector