Perusahaan PKP merupakan sebuah perusahaan yang sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Namun, di dalam pengertian dari PKP sendiri tidak masuk di dalamnya pengusaha kecil seperti yang sudah ditetapkan Menteri Keuangan. Kecuali, jika si pemilik usaha yang meminta agar perusahaannya dikukuhkan oleh pajak.
Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha, baik itu orang pribadi ataupun badan yang melakukan kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang.
Bagaimana jika seorang pengusaha non PKP ingin dikukuhkan menjadi PKP?
Jika seorang pengusaha non PKP ingin dikukuhkan menjadi PKP, maka yang bersangkutan harus mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP). Agar dapat dikukuhkan sebagai PKP, seorang pengusaha wajib memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut ini:
Apa kebalikan dari PKP dan non PKP?
Kebalikan dari PKP adalah Non PKP, yaitu badan usaha yang belum dikukuhkan menjadi PKP. Jika dilihat dari pendapatannya, Non PKP adalah badan usaha dengan omzet kurang dari Rp4.800.000.000. Oleh karena itu kewajiban membayar PPn atau faktur pajak pada perusahaan Non PKP dihapuskan. Namun perusahaan Non PKP tetap wajib membayar PPh final.
Apa itu perusahaan PKP dan Non PKP?
Perusahaan non PKP merupakan perusahaan yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), sehingga kepadanya tidak disematkan kewajiban-kewajiban untuk memungut dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), meski kegiatan penyerahan barang dan/atau jasa yang dilakukan termasuk Barang/Jasa Kena Pajak (BKP/JKP).
Siapa saja yang menjadi PKP?
Yang wajib menjadi PKP (Pengusaha Kena Pajak) adalah Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang melakukan penyerahan yang dikenai PPN berdasarkan UU PPN 1984, wajib melaporkan usahanya pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan/atau tempat kegiatan usaha untuk dikukuhkan menjadi
Kapan perusahaan harus PKP?
Sebuah perusahaan / orang pribadi wajib mendaftarkan diri menjadi PKP apabila peredaran usaha (omzet) dalam 1 tahun lebih dari Rp 4,8 Miliar.
Apa untungnya jadi PKP?
Melansir OnlinePajak, adapun keuntungan sebagai Pengusaha Kena Pajak, sebagai berikut: Pengusaha akan dianggap punya sistem yang legal secara hukum. Dianggap sebagai perusahaan yang tertib membayar pajak.
Apakah non PKP punya NPWP?
Jika seorang pengusaha non PKP ingin dikukuhkan menjadi PKP, maka yang bersangkutan harus mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP).
Apakah perusahaan non PKP dikenakan PPN?
Dimana pengusaha non PKP tersebut tidak dapat mencantumkan pengenaan pajak seperti PPN layaknya seorang pengusaha yang telah memiliki status sebagai Pengusaha Kena Pajak atau PKP. Pengusaha non PKP juga tidak diwajibkan untuk membayar dan melaporkan PPN dan PPnBM yang terutang.
Siapa yang dikukuhkan sebagai PKP?
Berdasarkan ketentuan diatas, pengusaha baik wajib Pajak orang pribadi atau badan, apabila dalam satu tahun telah mempunyai peredaran usaha sebesar Rp. 4,8 M wajib dikukuhkan sebagai PKP, dan apabila peredaran usaha masih di bawah Rp. 4,8 M wajib pajak dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP.
Siapa yang wajib melaporkan kegiatan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP?
Pengusaha yang dikenakan PPN, wajib melaporkan usahanya pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi PKP.
Siapa yang dapat dikukuhkan sebagai PKP dan apa fungsi Pengukuhan PKP?
Direktorat Jenderal Pajak menetapkan pengusaha yang berhak dan diwajibkan mendapatkan pengukuhan PKP adalah pengusaha yang memiliki omzet atau peredaran bruto sebesar Rp4,8 miliar per tahun. Kurang dari itu, pemilik usaha tidak wajib untuk mengajukan atau dikukuhkan sebagai PKP.
Kapan seharusnya PKP menerbitkan faktur pajak Penjualan Sebut dan jelaskan?
Di mana, ketika PKP menjual barang atau jasa kena pajak, PKP harus menerbitkan Faktur sebagai tanda bukti dirinya telah memungut pajak dari orang yang telah membeli BKP/JKP tersebut. Perlu diketahui juga bahwa BKP/JKP yang diperjualbelikan telah dikenai biaya pajak selain harga pokoknya.
Belum PKP Apakah Wajib Lapor PPN?
Perusahaan non PKP juga tidak perlu lagi untuk melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN.
Apa kerugian menjadi PKP?
Kerugian Pengukuhan PKP
Pembayaran pajak semakin besar. Mengurangi daya saing karena harga jual barang/jasa lebih tinggi. Hal ini disebabkan adanya pemungutan PPN pada setiap transaksi. Setiap penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak harus ditambah dengan PPN.
Apakah wajib pajak pribadi bisa menjadi PKP?
Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat berbentuk Wajib Pajak Badan atau Wajib Pajak Orang Pribadi serta Instansi Pemerintah.