Secara umum, mekanisme pemungutan PPN adalah sebagai berikut: Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP)/Jasa Kena Pajak (JKP) wajib memungut PPN dari pembeli/penerima BKP/JKP yang bersangkutan sebesar 10% dari harga jual atau penggantian, dan membuat Faktur Pajak sebagai bukti pemungutannya.
Apa saja peraturan yang membahas mengenai fasilitas PPN?
Berikut ini beberapa peraturan yang membahas mengenai fasilitas PPN: Pasal 16B Undang-Undang PPN No. 8 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 42 tahun 2009. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tentang impor/ penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis.
Apa yang dimaksud dengan Pajak Pertambahan NILAI (PPN)?
Klikpajak by Mekari akan mengulas beleid terbaru yang memuat penambahan barang bebas PPN untuk Sobat Klikpajak. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan pada transaksi Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP). Sudah tahu apa saja barang bebas PPN terbaru?
Bagaimana mekanisme pemungutan PPN?
Mekanisme pemungutan PPN adalah PKP rekanan yang menerbitkan faktur pajak dan menerbitkan SSP atas setiap penyerahan BKP/JKP ke pemungut PPN. Pelaporan PPN dilakukan setiap bulan dan laporannya disampaikan ke KPP tempat BUMN terdaftar. Pemungut PPN adalah Bendaharawan pemerintah, pemegang kuasa/izin atau kontraktor, dan BUMN.
Apakah ada barang bebas PPN ditambah?
Barang Bebas PPN Ditambah, Ada Sektor Bisnis Anda? Cek di Sini Melalui PMK 115 Tahun 2021, barang bebas PPN resmi ditambah. Apa saja daftar barang bebas PPN terbaru di sini. Klikpajak by Mekari akan mengulas beleid terbaru yang memuat penambahan barang bebas PPN untuk Sobat Klikpajak.
PPN yang dibebaskan apa saja?
Barang dan jasa tertentu yang tetap diberikan fasilitas bebas PPN antara lain barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa sosial, jasa asuransi, jasa keuangan, jasa angkutan umum, jasa tenaga kerja, vaksin, buku pelajaran dan kitab suci, air bersih termasuk biaya sambung/pasang dan biaya beban tetap,
Kenapa PPN dibebaskan?
Fasilitas PPN dibebaskan biasanya diberikan untuk PKP yang memberikan BKP bersifat strategis, BKP dan/atau JKP tertentu, penyerahan untuk perwakilan negara asing dan badan internasional juga pejabatnya dengan asas timbal balik/resiprokal, dan jasa kebandarudaraan tertentu.
Apakah perbedaan yang terdapat antara PPN tidak dipungut dan PPN yang dibebaskan?
Untuk PPN dibebaskan berarti memang tidak dikenakan PPN alias memang tidak ada tarif. Sedangkan untuk PPN tidak dipungut ini menggunakan tarif 0% alias sebenarnya dikenakan PPN tetapi diberikan fasilitas 0%. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 268/PMK.
Apakah PPN yang dibebaskan dapat dikreditkan?
Sebaliknya, fasilitas PPN dibebaskan mengakibatkan tidak adanya Pajak Keluaran atas penyerahan BKP dan/atau JKP sehingga Pajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan yang memperoleh pembebasan PPN tersebut tidak dapat dikreditkan.
Apa saja yang termasuk PPN?
Beberapa contoh barang yang terkena PPN antara lain pakaian, tas, sepatu, pulsa telekomunikasi, sabun, alat elektronik, barang otomotif, perkakas, hingga kosmetik. Selain itu, jasa layanan streaming film dan musik yang biasa kita pakai seperti Netflix dan Spotify juga memungut PPN.
Jasa apa saja yang kena PPN?
Dirangkum detikcom, berikut barang atau jasa yang kena PPN:
- Aset Kripto. Pengenaan pajak PPN dan PPh atas transaksi perdagangan aset kripto tertuang dalam PMK Nomor 68 Tahun 2022.
- 2. Layanan Fintech.
- 3. Beli Mobil Bekas.
- Penyaluran LPG Nonsubsidi.
- Akomodasi Perjalanan Keagamaan.
- 6. Tarif Paket Internet.
- 7. Layanan Perbankan.
Kapan PPN dibebaskan?
Fasilitas PPN dibebaskan umumnya diberikan kepada PKP yang menyerahkan BKP yang bersifat strategis, BKP dan/atau JKP tertentu, penyerahan kepada perwakilan negara asing dan badan internasional serta pejabatnya dengan asas timbal balik/resiprokal, dan jasa kebandarudaraan tertentu.
Apa yang menjadi dasar pengenaan PPN yang ditentukan undang undang?
Dasar Pengenaan Pajak PPN adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang (Pasal 1 angka 17 UU Nomor 42 TAHUN 2009).
Apa perbedaan antara PPN dan PPnBM?
PPN dibebankan atau dipungut atas nilai tambah suatu barang kena pajak. Sementara itu, PPnBM dibebankan atas penjualan barang kena pajak dengan kategori barang mewah. Yang mana PPnBM bersifat sebagai pungutan tambahan yang bisa dikenakan selain pengenaan PPN.
Apakah PPN ditanggung pemerintah?
PPN ditanggung Pemerintah diberikan hanya atas PPN yang terutang atas pembayaran sisa cicilan dan pelunasan yang dibayarkan mulai masa Pajak Maret 2021 sampai akhir periode pemberian PPN ditanggung Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri ini.
Apa saja pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan?
Jenis PPN atau Pajak Masukan Tidak Dapat Dikreditkan
Pajak masukan yang diperoleh yang akan diserahkan dengan transaksi fasilitas PPN yang dibebaskan apakah dapat dikreditkan?
Selanjutnya, pasal 16B ayat (3) UU PPN mengatur bahwa Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan.